SUMENEP,Lacak.co.id – DPRD Kabupaten Sumenep mengadakan Rapat Paripurna yang bertujuan untuk bersama-sama mendengarkan penyampaian laporan Badan Anggaran atas Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Acara berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, pada pukul 15.00 WIB, Senin (02/5/2024).
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Wakil Bupati Sumenep, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diundang.
Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin, SH, menyampaikan bahwa terima kasih kepada Badan Anggaran yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dan ucapan terima kasih pula disampaikan kepada TAPD, dan semua pihak yang terlibat dalam setiap pembahasan ini karena telah bersabar mengikuti segala proses pembahasan dari awal hingga akhir.
“Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD salah satunya adalah sebagai alat ukur untuk menghitung serapan anggaran dan sisa anggaran tahun yang lalu,” kata Zainal Arifin.
Mekanisme ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Terfokus kepada SiLPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
Laporan pertanggungjawaban atau LPJ merupakan dokumen yang harus disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD dalam bentuk pembukuan keuangan, yang berisi laporan terhadap detail serapan pembelanjaan dan pembiayaan pembangunan daerah tahun anggaran sebelumnya sehingga dapat diketahui berapa sisa anggaran yang tidak terlaksana.
Selanjutnya, sebagai mitra kerja antara DPRD dan Kepala Daerah terkait kebijakan daerah dalam kedudukannya bersama-sama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam segala sector peningkatan kemakmuran masyarakat luas haruslah tetap menjaga sinergisitas dan keharmonisan dengan unsur keseimbangan didalam tatanan kebijakan pembangunan daerah menuju masyarakat Sumenep yang makmur dan sejahtera.
Untuk itu, dalam menyikapi penyampaian Bupati didalam Nota Penjelasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 beberapa waktu yang lalu.
Dan untuk memastikan kebenaran terhadap Laporan Pertanggungjawaban tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep melalui Badan Anggaran terhitung mulai tanggal 28 s/d 30 Mei 2025 bersama TAPD dan beberapa OPD telah melakukan pembahasan guna berdiskusi terhadap capaian serapan dan sisa anggaran tahun 2024 secara terperinci.
Memasuki pokok pembahasan Badan Anggaran telah menghimpun hasil laporan pembahasan ditingkat komisi-komisi yang disinkronkan dengan Nota penjelasan Bupati terhadap ringkasan serapan anggaran dimasing-masing OPD yang menunjukkan angka sisa lebih perhitungan sebesar 259 Milyar 791 Juta 308 Ribu 933 Rupiah 18 Sen dan apabila disandingkan dengan Pembiayaan Netto yang mencapai besaran sebesar 441 Milyar 245 Juta 508 Ribu 105 Rupiah 10 Sen.
Maka terdapat defisit sebesar sebesar 181 Milyar 454 Juta 199 Ribu 171 Rupiah 92 sen. Jika kita flashback ke tahun anggaran 2023 yang lalu dimana Silpanya mencapai angka 411 Milyar 542 Juta 23 Ribu 795 Rupiah 53 Sen.
“Maka dengan faktanya ini menunjukkan grafik positif terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten dalam pencapaian target pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2024 tanpa mengesampingkan target yang belum tercapai,” ujarnya.
Selanjutnya, Badan Anggaran merasa berkewajiban memberikan saran-saran kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk kemudian perlu mendapatkan perhatian secara serius, yaitu:
Sama dengan rekomendasi tahun sebelumnya bahwa Peningkatan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap merupakan fokus terpenting Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan Pajak yang memberatkan masyarakat bukanlah target utama peningkatan PAD.
“Kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap beberapa hasil capaian yang antara lain meningkatnya PAD Sumenep sebesar 1,84 % dari tahun sebelumnya,” paparnya.
“Capaian Indikator Kinerja Utama dengan predikat “Sangat Berhasil dan mendapatkan kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke 8 kalinya secara berturut-turut,” tambahnya.
Penulis: Liel
Editor: Bahri
