PAMEKASAN,Lacak.co.id – Puluhan mahasiswa dari Universitas Madura (UNIRA) melakukan aksi demo ke Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, dalam rangka mendesak pembenahan sistem pelayanan publik hingga birokrasi, Kamis (14/8/2025).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas beragam persoalan yang terkesan dibiarkan tanpa adanya tindak lanjut konkrit dari pemerintah, khususnya dari Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman.
“Aksi ini kita lakukan berdasar beragam persoalan yang terjadi di kabupaten Pamekasan, sudah masuk dalam katagori darurat,” kata Presiden Mahasiswa UNIRA Pamekasan, Izet Alfian Fatahillah.
Izet Alfian Fatahillah membeberkan beberapa persoalan di antaranya sistem pelayanan publik, perusakan lingkungan hidup hingga persoalan tentang reformasi birokrasi di wilayah setempat.
“Salah satu sistem pelayanan publik yang kami sorot tentang pelayanan kesehatan di RSUD Smart (dr Slamet Martodirdjo) Pamekasan, yang sangat lamban dalam penanganan pasien akibat minimnya fasilitas dan sarana medis, bahkan mengakibatkan korban jiwa akibat tidak mendapatkan pelayanan maksimal,” ungkapnya.
Selain itu diduga akibat adanya tunggakan iuran BPJS Kesehatan dari Pemkab Pamekasan. Sehingga menyebabkan buruknya pelayanan RSUD Pamekasan, terhadap pasien BPJS.
“Aspirasi lain berkenaan dengan kerusakan lingkungan hidup. Selama ini Pemkab abai terhadap pelestarian lingkungan akibat tidak adanya langkah konkrit tentang program revitalisasi dan pemulihan pasca aktivitas tambang, kondisi ini justru semakin memperparah degradasi ekosistem,” paparnya.
Kondisi tersebut tentunya juga akan berdampak pada hilangnya daerah resapan air alami, serta membuat wilayah menjadi rentan terhadap banjir yang sudah menjadi bencana musiman di Pamekasan.
“Ini menunjukkan kelalaian pemerintah terhadap sumber daya alam, sekaligus menunjukkan kelemahan mengawasi aktivitas penambangan, terutama galian C,” ujarnya.
Persoalan lainnya juga berkenaan dengan tata kelola pemerintahan yang dinilai tidak transparan dalam merealisasikan APBD di sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
“Ini juga menjadi pemicu pemborosan dan kebocoran anggaran, sehingga cita-cita pembangunan tidak akan berjalan efektif dan efesien,” tegasnya.
Para mahasiswa bergantian berorasi tak kunjung ditemui oleh Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman. Massa merasa gerah karena tidak segera ditemui dan membuat mereka menerobos hadangan aparat kepolisian menuju ruang kantor bupati Pamekasan.
Sehingga KH Kholilurrahman bisa menemui massa aksi yang berkumpul dihalaman kantor Bupati Pamekasan dengan berdialog.
Penulis: Lies
Editor: Bahri
