SUMENEP, Lacak.co.id – Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur bakal membentuk Badan Riset Daerah (Brida). Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru ini tengah dibahas dalam rancangan peraturan daerah (Raperda).
Tugas pokok dan fungsi Brida ini membidangi soal riset. Riset dinilai bagian penting dalam pelaksanaan program pembangunan daerah demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Yayak Nurwahyudi melalui Kabid Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Helmi mengatakan, selama ini semua pembangunan daerah mang sudah berbasis riset. Namun, jika ada badan tersendiri yang membidanginya, dipastikan akan lebih baik output dari pembangunan itu sendiri.
“Kalau selama ini, riset atau penelitian itu berada di Bappeda, nanti akan ada sendiri dan berdiri sendiri. Ini dalam rangka maksimalisasi penelitian atau riset yang menjadi acuan penyusunan pembangunan daerah, termasuk inovasi apa yang bisa dilakukan OPD nanti,” kata Hilmi, Selasa (11/07/2023).
Sesuai perundang-undangan yang berlaku, setiap perencanaan dan penyusunan pembangunan daerah, perlu adanya riset yang dilakukan daerah. Karena, pembangunan pasti mengacu pada fakta dilapangan.
Fakta itu tentunya bisa diperoleh dengan cara riset atau penelitian.
Hasil penelitian tersebut akan menjadi frame dari setiap kebijakan pemerintah daerah. “Semua perencanaan pembangunan daerah selalu diawali dengan riset. Brida ini nantinya akan konsentrasi di bidang penelitian itu. Kalau konsentrasinya fokus pada satu titik, kami yakin pembangunan daerah pasti terarah,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menegaskan, tujuan dari Brida itu agar program yang dicanangkan pemerintah sesuai dengan kebutuhan daerah, dan yang terpenting untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Semua kebijakan yang didasari riset akan melahirkan banyak inovasi yang berdampak terhadap kemajuan daerah.
“Sesuai tagline Bapak Bupati Bismillah Melayani tentu butuh inovasi untuk mensukseskan misinya melayani masyarakat secara umum,” katanya.
Hilmi menambahkan, pembangunan daerah itu tidak bisa dilakukan hanya dengan meraba-raba. Program harus tepat, sesuai dengan kondisi riil masyarakat Kota Keris ini.
“Dengan riset akan membuktikan bahwa kebijakan pemerintah kepada masyarakat tidak kamunflase, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya,” tukasnya.
Penulis: Oong
Editor: Rd
