SUMENEP, Lacak.co.id – Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim, menyambut positif bantuan aspal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sumenep.
Bantuan tersebut dinilai menjadi bentuk perhatian Pemprov Jatim terhadap kebutuhan pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung peningkatan infrastruktur jalan.
KH Imam Hasyim menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, atas dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Sumenep.
Menurutnya, bantuan aspal tersebut nantinya akan ditindaklanjuti melalui kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar dapat mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai kebutuhan daerah.
“Alhamdulillah, Ibu Gubernur Jatim banyak membawa oleh-oleh, salah satunya bantuan aspal. Itu nantinya akan bekerja sama dengan kami,” kata KH Imam Hasyim di Pantai Slopeng, Rabu (14/10/2026).
Selain bantuan aspal, Pemprov Jatim juga menghadirkan berbagai bantuan sosial dan layanan publik bagi masyarakat Sumenep.
Program tersebut meliputi bantuan sosial, penyediaan air bersih, beasiswa, pemeriksaan kesehatan gratis, khitanan massal, hingga bantuan alat-alat pertanian.
Beragam program itu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan di berbagai sektor.
KH Imam Hasyim juga menilai pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sumenep merupakan sebuah kepercayaan dan kesempatan bagi daerah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi.
“Ini satu-satunya di Pulau Madura yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya.
Ia berharap, perhatian dan dukungan Pemprov Jatim melalui berbagai bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Sumenep.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi bagian penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan infrastruktur maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. (*)
